Category: Arsip


Upaya Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA pada Materi Asam dan Basa  di Kelas VII B Semester Genap SMP Negeri 2 Tragah dengan model pembelajaran Kooperatif Leaning tipe STAD

Penulis: SRI ENDAH SETIOWATI

 

Abstrak

          Pembelajaran kooperatif adalah strategi belajar dimana siswa belajar dalam kelompok kecil yang memiliki tingkat kemampuan yang berbeda. Pembelajaran dengan pendekatan keterampilan proses dalam seting pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat mengubah pembelajaran dari teacher centermenjadi student centered. Pada intinya konsep dari model pembelajaran tipe STAD adalah Guru menyajikan pelajaran kemudian siswa bekerja dalam tim untuk memastikan bahwa seluruh anggota tim telah menguasai pelajaran tersebut. Kegiatan pembelajaran Kooperatif tipe STAD terdiri dari enam tahap : 1) persiapan materi dan penerapan siswa dalam kelompok, 2) Penyajian Materi Pelajaran, 3). Kegiatan kelompok, 4) Evaluasi, 5) Penghargaan ndividu dan kelompok, 6) Perhitungan ulang skor awal dan pengubahan kelompok.

Baca lebih lanjut

Iklan

PENINGKATAN HASIL DAN RETENSI BELAJAR MATERI SISTEM PEREDARAN DARAH MELALUI PENERAPAN METODE THINK-PAIR-SHARE DIPADU DENGAN METODE INDEX CARD MATCH PADA KELOMPOK SISWA BERKEMAMPUAN RENDAH-TINGGI DI KELAS VIII SMP

oleh ZULAIKHAH NURAINI, S.Pd
A.       PENDAHULUAN Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang memerlukan usaha dan dana yang cukup besar, hal ini diakui oleh semua orang  atau suatu bangsa demi kelangsungan masa depannya. Sebagaimana dalam Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 pasal 1 di nyatakan bahwa: “Pendidikan adalah usaha sadar dan rencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara”.

Baca lebih lanjut

Jumat, 19 Maret 2010 | 22:24 WIB

TANJUNGPINANG, KOMPAS.com – Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Arifin Nasir mengatakan ratusan guru di Kepri diduga memalsukan penetapan angka kredit (PAK), yang merupakan salah satu syarat kenaikan golongan dari IVa ke IVb.

“Kami menduga ada sekitar 150 orang guru yang diduga memalsukan PAK untuk kenaikan pangkat dari IVA ke IVB dan itu tersebar di seluruh kabupaten/kota di Kepri,” kata Arifin, Jumat (19/3/2010).

Arifin mengatakan, saat ini hasil verifikasi sementara dari tim investigasi yang sudah dibentuk dan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sudah mendapatkan 97 orang guru yang diduga memalsukan PAK.

“Hasil verifikasi sementara sebanyak 97 orang guru yang diduga memalsukan PAK tersebut. Sampai saat ini verifikasi masih berlangsung dan kemungkinan jumlahnya mencapai ratusan,” ujarnya.

Saat ini Dinas Pendidikan Kepri, menurut dia, juga sedang mengumpulkan seluruk PAK dari kabupaten/kota untuk diteliti lebih lanjut. “Baru Batam yang sudah menyerahkan,” ujarnya.

Jika terbukti memalsukan PAK, bisa dikenakan sanksi pengembalian gaji yang sudah diterima selama kenaikan pangkat dari IVa ke IVb.

“Juga sanksi pencopotan jabatan dan sanksi penundaan kenaikan pangkat. Bahkan bisa dipidanakan,” tambahnya.

Guru-guru yang diduga memalsukan PAK tersebut menurut dia, dari hasil verifikasi sementara ada yang menjadi korban dan bahkan ada yang diduga dengan sengaja memalsukan.

Dugaan pemalsuan PAK diketahui saat Dinas Pendidikan Kepri menerima surat tembusan sebanyak 13 lembar yang ditandatangani Sekretaris Ditjen PMPTK Kemendiknas atas nama Suherita dan beberapa rekannya yang bekerja sebagai guru di Tanjungpinang.

Dalam surat penetapan angka kredit tersebut terdapat tanda tangan dan cap yang jauh berbeda dengan tanda tangan aslinya. Kop surat juga tidak memiliki lambang tut wuri handayani.

Menurut dia terkait dengan kejanggalan tersebut Dinas Diknas Kepulauan Riau telah melayangkan surat Nomor 897.4/1753/Disdik/5.1/2009 kepada Ditjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK).

Arifin mengatakan penetapan angka kredit guru tidak sepengetahuan Ditjen PMPTK, karena dilakukan melalui jalan pintas yang sistematis.

“Kami ingin membantu Ditjen PMPTK untuk segera menuntaskan masalah ini, meski hal tersebut bukan wewenang kami. Secara moral, kami merasa terbebani dengan kasus itu karena terjadi di daerah ini,” katanya.

Berdasarkan prosedur penetapan angka kredit guru, seharusnya kasus tersebut diketahui Badan Kepegawaian Daerah di Kepri.

“Seharusnya mereka meneliti surat penetapan angka kredit guru karena sangat mudah membedakan yang asli dan palsu,” katanya.